Benarngak.com – Tren pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan cenderung meningkat. Kondisi itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu menjadi perhatian bersama para pemimpin negara G20 dalam Engagement Group, Working Group dan Konferensi Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia.
“Itu satu hasil diplomasi yang mission impossible katanya, tetapi membahagiakan kita semuanya, akhirnya disepakati di G20 Bali Leaders’ Declaration (Deklarasi Bali) bulan November lalu, dimana mereka turut menyatakan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk akses keuangan yang inklusif salah satu tentunya melalui fintech,” jelasnya saat mewakili Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dalam Closing Ceremony 4th Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 di Yogyakarta, Senin (12/12/2022).
Lewat Deklarasi Bali, pemimpin negara G20 sepakat mendukung pengembangan kerangka kerja inklusi keuangan yang memanfaatkan potensi digitalisasi. Semua negara berupaya meningkatkan produktivitas, menumbuhkan keberlanjutan, dan ekonomi yang inklusif bagi semua pihak termasuk UMKM.
“Negara G20 juga memberikan endorsement untuk kegiatan G20 Digital Innovation Network. Sebuah acara yang diampu oleh Digital Economy Working Group untuk mempertemukan pelaku industri di sektor inovasi digital dari negara G20, termasuk industri fintech dalam meningkatkan pemanfaatan dan optimalisasi solusi inovasi digital,” jelasnya.
Guna memastikan proses adopsi dari berbagai inovasi fintech di Indonesia berlangsung optimal, Menteri Johnny mengajak multipihak dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait untuk menjalin koordinasi bersama dengan Kementerian Kominfo.
“Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multi-pihak dari sektor Industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait. Saya mengajak semua pihak menjalin koordinasi bersama serta mendorong sosialisasi dan peningkatan kecakapan literasi finansial digital bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo adopsi teknologi digital, termasuk Rupiah Digital membutuhkan kolaborasi agar terwujud ekosistem digital nasional yang aman. Selain itu, Menteri Johnny juga mengingatkan aspek sumberdaya manusia yang cakap agar teknologi digital dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan menuju Indonesia Terkoneksi, makin digital, makin maju.
“Collaboration is Multiplication, seperti yang pernah dikatakan penulis buku ternama, John C. Maxwell,” tandasnya.
Jaga Kedaulatan Rupiah
Menkominfo menyatakan kecakapan literasi finansial penting dalam upaya menjaga kedaulatan rupiah sebagai Mata Uang Indonesia di era digital. Apalagi, Indonesia telah melalui tiga fase kedaulatan hingga saat ini.
“Fase pertama adalah kedaulatan politik administrative (Prokalamasi Kemerdekaan RI),” ungkapnya.
Fase itu kemudian disempurnakan melalui Deklarasi Djuanda (United Convention on the Law of the Seas). “Dimana laut diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase itu disebut dengan Fase Maritim atau fase kedalatan kedua,” ujar Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, saat ini Indonesia memasuki fase yang ketiga yaitu Fase Kedaulatan Digital sehingga seluruh upaya dalam menjaga kedaulatan.
“Termasuk melalui Central Bank Digital Currency yang merupakan bagian dari usaha seluruh lapisan bangsa untuk memastikan kedaulatan rupiah di era digital,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) Rupiah Digital Proyek Garuda Inisiatif Central Bank Digital Currency (CBDC) melalui Bank Indonesia. Menurut Menteri Johnny inisiatif yang dikenal dengan sebutan Proyek Garuda itu dirancang untuk dapat digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, maupun medium penyimpan nilai.
“Inovasi CBDC ini tentu menjadi salah satu langkah konkret dalam upaya menjaga kedaulatan Rupiah di era digital,” tandasnya.
Selain Menkominfo Johnny G. Plate, hadir dalam acara itu Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mirza Adityaswara; serta Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Etty Kumolowati, mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Terbaru! Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia 2022