Kominfo ajak masyarakat kuasai kecakapan digital
Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat menguasai kecakapan yang dibutuhkan di era digital agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia.
“Mengingat karakteristik dunia digital yang makin kompleks, dinamis, serta berkembang dengan sangat kecepatan. Talenta digital Indonesia diharapkan tidak hanya unggul dalam hal keterampilan teknis atau hard skill, namun juga cakap keterampilan nonteknis atau soft skill,” kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, dari keterangan pers, dikutip Rabu.
Mengutip laporan The Future Jobs dari World Economic Forum, diperkirakan 43 persen pelaku industri akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena terdapat pilihan teknologi pada 2025.
Selain itu, diperkirakan 85 juta pekerjaan lama akan hilang dan muncul 90 juta pekerjaan baru yang merupakan pembagian kerja antara manusia, mesin dan algoritma.
Oleh karena itu, Kominfo mendorong masyarakat untuk membekali diri dengan kecakapan yang dibutuhkan pada era transformasi digital. Studi LinkedIn pada 2020, yang dikutip Kominfo, menyebutkan kecakapan digital berfokus pada tiga hal yang dikenal sebagai The ABC.
The ABC merupakan kependekan dari artificial intelligence (kecerdasan buatan), big data, dan cloud computing (komputasi awan).
Selain kemampuan teknis, masyarakat juga perlul menguasai kecakapan nonteknis era digital yang disebut sebagai 4C yaitu critical thinking (berpikir kritis), creativity (kreativitas), collaboration (kolaborasi) dan communication (komunikasi).
Kecakapan nonteknis lainnya yang perlu dikuasai, menurut Dedy, adalah complex problem solving (kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks).
Kebutuhan menguasai berbagai kecakapan digital juga diperkuat survei East Ventures Digital Competitiveness Index 2022, yang menyebutkan 95,8 persen perusahaan digital di Indonesia melihat kemampuan digital sebagai komponen penting saat seleksi tenaga kerja.
Sayangnya, berdasarkan survei tersebut, 56,3 persen perusahaan digital kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital.
Kemampuan yang dimiliki tenaga kerja masih bersifat umum. Selain itu, survei dari Amazon Web Services dan AlphaBeta melalui Digital Skills Report 2021 menunjukkan penerapan kecakapan dan literasi digital di Indonesia masih rendah.
Berdasarkan riset tersebut, baru 19 persen tenaga kerja Indonesia yang menerapkan literasi digital tingkat dasar. Selain itu, hanya 6 persen yang menerapkan kecakapan digital teknis atau menengah.
Padahal, menurut survei AlphaBeta pada 2020, jika Indonesia melakukan intensifikasi keterampilan digital, talenta digital bisa memberikan kontribusi senilai Rp4.343 triliun terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada 2030.
“Nilai yang sangat fantastis, nominal ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari proyeksi awal jika tidak dilakukan intensifikasi peningkatan keterampilan yaitu lebih dari 1.900 triliun. Artinya ada kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan tanpa intensifikasi dan kebijakan dengan intensifikasi,” kata Dedy.
Program literasi digital
Untuk mengatasi kesenjangan kecakapan digital, Kominfo mengadakan program literasi digital komprehensif, dari tingkat dasar sampai mahir.
Peningkatan kecakapan digital tingkat dasar dilakukan melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Tahun lalu, gerakan ini menjangkau lebih dari 12,3 juta peserta secara nasional.
Pada tingkat menengah, Kominfo memiliki program Digital Talent Scholarship, yang memberikan berbagai tema pelatihan seperti kecerdasan bautan, keamanan siber dan pemasaran digital.
Tahun lalu, program ini menjangkau 133.000 peserta. Kementerian berencana meningkatkan jumlah peserta setiap tahun agar pada 2024 Digital Talent Scholarship bisa meluluskan 700.000 talenta digital.
Untuk kecakapan digital tingkat lanjut, Kominfo menyasar para pengambil kebijakan baik sektor pemerintahan maupun swasta pada program Digital Leadership Academy.
Program ini dibuka untuk 550 peserta tahun ini, kurikulum pelatihan melibatkan perguruan tinggi asing antara lain Oxford University, Tsinghua University dan Imperial College London.
